Pemerintah Diminta Batalkan Izin Siaran Astro TV

Minggu, 14 September 2008 12:45 WIB
Pemerintah Diminta Batalkan Izin Siaran Astro TV
JAKARTA–MI: Pemerintah diminta membatalkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) PT Direct Vision (Astro) yang 51 persen sahamnya dimiliki Malaysia. Pasalnya, pemberian izin tersebut terindikasi melanggar UU No.32/2002 tentang Penyiaran yang membatasi kepemilikan asing hanya 20 persen.

“Fakta memperlihatkan Direct Vision dimiliki asing sebesar 51 persen. Selama ini Direct Vision hanya dibiayai dan dioperasionalkan oleh pihak asing, karena itu pemerintah harus membatalkan izin IPP Direct Vision,” kata Ketua Aliansi Perlindungan Aset dan Hak Warga Negara (APAHWN), Ali Mochtar Ngabalin yang juga anggota Komisi I DPR RI dalam siaran pers yang diterima, Minggu (14/9).

Ia mengatakan, diloloskannya IPP Direct Vision oleh Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) berdasarkan surat persetujuan perubahan permodalan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2005 dinilai melanggar UU Penyiaran.

“Pasalnya, ada perjanjian khusus antara Direct Vision dan Astro Malaysia dimana setelah tiga tahun beroperasi sejak 2005, Astro Malaysia akan diberikan saham sebesar 51 persen. Ini jelas merupakan pelanggaran atas UU Penyiaran,” katanya.

Ali mengungkapkan, surat persetujuan perubahan permodalan yang diterbitkan BKPM yang menjadi dasar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Depkominfo untuk menerbitkan IPP Direct Vision (Astro) sama sekali tidak berarti.

Karena katanya penerbitan izin tersebut diproses dengan menggunakan data-data manipulasi. “Data-data itu penuh kebohongan. Ini membuktikan Depkominfo, KPI dan BKPM telah dibohongi Direct Vision dan Astro Malaysia karena kepemilikan asing hanya 20 persen tidak pernah terjadi,” tambah Ali.

Menurut Mochtar, pemegang saham Direct Vision sama sekali tidak pernah menyetorkan modal maupun memberikan biaya operasional untuk mengelola Direct Vision. Adapun biaya modal dan operasional dibiayai oleh Astro Malaysia selama tiga tahun lebih senilai 805 juta ringgit atau Rp2,178 triliun. “Ini membuktikan seluruh modal dan operasional Direct Vision ternyata dibiayai oleh asing,” katanya.

Ali mengatakan pemerintah harus segera menghentikan semua kontrol asing terhadap lembaga penyiaran Indonesia dan hanya menjadikannya sebagai boneka saja seperti yang terjadi pada Direct Vision. Cara satu-satunya Astro tidak lagi diperbolehkan beroperasi di indonesia, tambahnya. (Ant/OL-2)

~ by robeshare on September 17, 2008.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: